Banyuwangi - 1detik.asia
Perjalanan panjang sengketa hukum yang melibatkan Olivia Irawan dan Herlambang akhirnya mencapai titik akhir setelah melalui proses peradilan selama lebih dari tiga tahun. Rangkaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di berbagai tingkatan peradilan dinilai menjadi bukti bahwa prinsip kepastian hukum harus dihormati oleh seluruh pihak.
Kuasa hukum Olivia Irawan dan Herlambang, Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah dilalui sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hasil yang diperoleh bukan sekadar kemenangan litigasi, melainkan bentuk nyata tegaknya supremasi hukum.
"Kami mencatat kemenangan di tujuh tingkatan proses peradilan. Ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan bahwa setiap lembaga peradilan yang memeriksa perkara tersebut memberikan penilaian berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati oleh semua pihak," tegas Dr. Teguh.
Putusan Konsisten dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung
Perkara tersebut bermula dari gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum tergugat membayar ganti kerugian dengan nilai total sebesar Rp650 juta.
Tidak menerima putusan tersebut, pihak lawan kemudian menempuh berbagai upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Namun seluruh upaya tersebut tidak mengubah substansi putusan sebelumnya. Pengadilan pada setiap tingkat tetap mempertahankan pokok putusan sehingga perkara dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menurut Dr. Teguh, konsistensi putusan di setiap jenjang peradilan menunjukkan bahwa hakim pada masing-masing tingkat memiliki pandangan hukum yang sama terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan.
Gugatan Baru Kembali Ditolak
Meski perkara telah selesai secara hukum, sengketa kembali diajukan melalui gugatan baru yang pada pokoknya mempersoalkan objek, pihak, dan substansi yang sama.
Namun, majelis hakim kembali menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan serupa juga dikuatkan pada tingkat banding hingga Mahkamah Agung.
Dalam pertimbangannya, perkara tersebut dinilai telah memenuhi asas nebis in idem, yaitu suatu perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali terhadap objek, para pihak, dan pokok sengketa yang sama.
Dr. Teguh menjelaskan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan.
"Asas nebis in idem bukan dibuat untuk menghalangi seseorang mencari keadilan, melainkan untuk memastikan bahwa sengketa yang sudah diputus secara final tidak terus-menerus dipersoalkan kembali. Negara harus memberikan kepastian hukum kepada semua warga," ujarnya.
Jalur Hukum Lain Tidak Berlanjut
Selain melalui jalur perdata, persoalan tersebut juga sempat dibawa ke ranah pidana melalui laporan kepada aparat penegak hukum.
Namun setelah dilakukan serangkaian penelitian dan pendalaman terhadap laporan beserta alat bukti yang tersedia, proses tersebut tidak berlanjut karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup untuk diteruskan ke tahap berikutnya.
Hal itu, menurut Dr. Teguh, menunjukkan bahwa setiap proses hukum memiliki standar pembuktian yang harus dipenuhi dan tidak dapat didasarkan semata-mata pada dugaan ataupun klaim sepihak.
Sengketa yang Menyisakan Luka Keluarga
Di balik panjangnya perjalanan hukum, tersimpan kisah yang lebih mendalam, yakni hubungan kekeluargaan antara para pihak.
Olivia Irawan dan Herlambang mengaku prihatin karena sengketa ini melibatkan orang yang masih memiliki hubungan darah. Mereka menyampaikan bahwa pihak yang berperkara merupakan keponakan yang sejak kecil pernah diasuh, dibantu biaya pendidikan, serta mendapatkan perhatian dari keluarga.
"Kami tidak pernah menginginkan persoalan ini berujung di pengadilan. Harapan kami sejak awal adalah persoalan keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Namun ketika proses hukum sudah berjalan dan seluruh putusan telah berkekuatan hukum tetap, kami berharap semua pihak dapat menghormatinya," ungkap mereka.
Kepastian Hukum Menjadi Fondasi Keadilan
Menutup keterangannya, Dr. Teguh Suharto Utomo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Putusan pengadilan yang telah inkracht harus dipatuhi demi menjaga wibawa lembaga peradilan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kemenangan dalam perkara bukanlah tujuan utama, melainkan terciptanya kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.
"Keadilan bukan sekadar soal siapa yang menang atau kalah. Keadilan adalah ketika seluruh pihak menghormati proses hukum, tunduk pada putusan pengadilan, dan menerima bahwa setiap sengketa memiliki akhir. Kepastian hukum adalah hak setiap warga negara dan menjadi fondasi tegaknya negara hukum," pungkas Dr. Teguh.
.png)

