.png)
KENDAL — "Kami sudah tolak lewat Musdes, kenapa tambang masih jalan?" Pertanyaan itu menggema dari warga Desa Tunggulsari, Brangsong, setelah aksi pada 22 Juni 2026. Mereka tidak membawa tuntutan baru — mereka membawa dokumen resmi desa.
Koordinator aksi, Ahmad Faris Ahkam, menegaskan di depan massa bahwa penolakan lahir dari Musyawarah Desa dan Musdesus, bukan dari kepentingan politik luar. Dokumen itulah yang kini dijadikan warga sebagai dasar meminta Bupati Kendal bertindak.
Video komunitas sehari sebelum aksi, yang direkam di depan Masjid Tunggul Sari, memperlihatkan ajakan terbuka ke lima desa sekitar untuk turun bersama pada 22 Juni dengan satu spanduk: Tolak Galian C.
Undang-Undang Minerba memberi dua kunci yang sering dilupakan publik:
• Penetapan wilayah pertambangan wajib dilakukan "secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspirasi daerah".
• Penetapan WIUP harus memenuhi "kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
Di sisi lain, UU yang sama menyebut "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", dan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan itu ke provinsi, bukan kabupaten.
Artinya : Bupati tidak memegang stempel izin tambang, tapi memegang kunci tata ruang dan rekomendasi teknis daerah — instrumen yang tanpa itu, izin provinsi tidak bisa berjalan.
Setelah massa mengepung DPRD dan kantor Bupati pada 22 Juni, Bupati Diah Kartika Permanasari diwakili wakil Bupati Beny Karnadi naik menemui warga. Dalam rekaman yang beredar, ia menyatakan akan menurunkan tim Satgas MBLB sehari setelah demo dan menutup tambang jika terbukti tidak berizin, serta meneruskan aspirasi penolakan ke tingkat nasional.
Pernyataan itu belum berupa surat keputusan, tapi menjadi sinyal bahwa Pemkab membuka pintu untuk menggunakan kewenangan daerah berbasis aspirasi Musdes.
Warga tidak lagi berdebat soal suka atau tidak suka tambang. Mereka membawa produk hukum desa, lalu menantang Bupati memakai kewenangan yang memang ada di tangannya : menolak kesesuaian ruang. Jika Bupati menerbitkan surat resmi penolakan PKKPR berbasis Musdes, maka secara administratif Galian C di Tunggulsari kehilangan pijakan di Kendal — meski izin akhirnya diterbitkan provinsi.
Itu yang membuat isu ini panas : bukan sekadar protes jalanan, tapi adu dokumen — Musdes melawan SIPB. (Dony W)
