.png)
Binjai, 1detik asia
Isu mengenai proyek perbaikan rumah dinas di lingkungan sekolah mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Binjai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofian, memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa sejumlah proyek rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah tidak dikerjakan.
Menurut Sofian, program perbaikan rumah dinas tersebut sebenarnya telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2024 hingga 2025. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor sehingga pengerjaan tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kota Binjai.
“Program rehabilitasi tetap berjalan dan sudah kami kerjakan. Namun memang tidak bisa sekaligus karena anggaran terbatas,” ujar Sofjan saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Binjai.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Namun ia meminta agar pihak yang menyampaikan kritik atau tudingan dapat menjelaskan secara rinci lokasi yang dimaksud, sehingga dinas dapat melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Kalau memang ada yang mengatakan tidak dikerjakan, sebaiknya disebutkan di kecamatan atau kelurahan mana. Dengan begitu kami bisa menelusuri dan memberikan penjelasan yang jelas,” tambahnya.
Keterangan serupa disampaikan oleh Plt Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kota Binjai, Habibi. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun dinas selalu mengusulkan anggaran rehabilitasi rumah dinas sekolah agar perbaikannya dapat dilakukan secara bertahap.
Menurut Habibi, dalam satu kelurahan biasanya terdapat beberapa rumah dinas yang menjadi prioritas perbaikan. Jumlahnya berkisar empat hingga lima unit yang mencakup rumah kepala sekolah, rumah guru, hingga rumah penjaga sekolah.
“Setiap ada anggaran yang disetujui, langsung kami realisasikan untuk perbaikan rumah dinas yang memang membutuhkan rehabilitasi,” jelasnya.
Habibi juga menegaskan bahwa pihak dinas siap memberikan penjelasan secara terbuka jika ada pihak yang mempertanyakan pelaksanaan program tersebut. Ia berharap informasi yang disampaikan kepada publik dapat disertai data yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. (Ml)
