.png)
Sukabumi — 1 detik asia
Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (LATAS) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi yang dinilai belum menunjukkan arah kerja yang jelas sejak dilantik. Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya di sektor infrastruktur.
Ketua Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi, Fery Permana, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka sejauh mana perencanaan, program prioritas, serta langkah konkret yang telah dan akan dijalankan oleh Dinas PU Kabupaten Sukabumi.
“Sejauh ini masyarakat belum melihat adanya progres yang signifikan maupun transparansi kebijakan strategis di sektor infrastruktur. Kita tidak tahu arah perencanaannya seperti apa,” ujar Fery dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Menurut Fery, Kepala Dinas PU yang baru diangkat justru terkesan tidak menunjukkan peran yang nyata dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai kondisi tersebut sangat disayangkan, mengingat sektor pekerjaan umum merupakan sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Kita amati kepala dinas PU itu tidak jelas pekerjaannya di ranah mana. Dari sisi perencanaan seperti apa, kita tidak tahu. Kepala dinas PU yang notabene baru diangkat itu seolah-olah tidak ada. Seharusnya ketika diangkat menjadi kepala dinas PU harus lebih progresif,” tegasnya.
Fery juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan serta minimnya progres pembangunan berpotensi menjadi beban politik dan administratif bagi kepala daerah. Infrastruktur, kata dia, mencakup kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, sistem drainase, hingga fasilitas umum lainnya.
“Ia menilai ketidakjelasan arah dan minimnya progres tersebut berpotensi menjadi beban politik dan administratif bagi kepala daerah. Infrastruktur itu sektor vital yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, mulai dari jalan, drainase, hingga fasilitas umum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fery mendorong Bupati Sukabumi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas PU saat ini. Ia bahkan menyebut opsi pergantian jabatan patut dipertimbangkan apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas secara optimal.
“Kami mendorong Bupati Sukabumi untuk segera melakukan evaluasi. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, pergantian jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan demi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Fery menegaskan bahwa kritik yang disampaikan LATAS bukan bersifat personal, melainkan murni sebagai bentuk kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Ini bukan serangan pribadi, tetapi bagian dari kontrol sosial agar pemerintahan berjalan transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
