.png)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggelar Rapat Konsolidasi (Rakon) percepatan pembangunan fisik gerai, dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin 19/1/2026.
Rakon ini, dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025, agenda utama rapat, difokuskan pada evaluasi progres pembangunan fisik gerai KDKMP, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul,di lapangan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM melalui Sekretaris Dinas, Sri Juliana Purba, melaporkan bahwa pembangunan gerai KDKMP saat ini menyasar 32 kecamatan dan 27 kelurahan atau sebanyak 413 gerai.
Rapat ini bertujuan, mengevaluasi laporan perkembangan pembangunan fisik serta menyikapi permasalahan, yang dihadapi selama proses berlangsung, ujarnya.
INFO :
Baca
Tak Miliki Lahan, Koperasi Merah Putih Sibaganding Terkendala Instruksi Presiden
Rapat secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, dalam sambutannya, Benny menegaskan bahwa program Ini.
Koperasi Merah Putih, merupakan agenda strategis nasional, yang tidak boleh dimaknai, sebatas pembangunan fisik semata.
Program ini, bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun keberanian dan kemandirian masyarakat,
Koperasi diharapkan menjadi alat bagi masyarakat, untuk berdiri mandiri, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan, secara berkelanjutan, katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya, kepatuhan terhadap petunjuk teknis dari pemerintah pusat, serta koordinasi lintas sektor, agar pelaksanaan program tidak melenceng dari ketentuan.
Dukungan pengawalan pembangunan juga disampaikan Dandim 0207/Simalungun, Letkol. Inf Gede Agus Dian Pringgana.
Ia menegaskan keterlibatan TNI, dalam program KDKMP merupakan bagian dari penugasan nasional,
Ini perintah negara, TNI harus hadir, untuk memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tidak menyalahi aturan, katanya.
Dandim mengungkapkan, puluhan titik pembangunan di Kabupaten Simalungun, telah didaftarkan dan dilaporkan progresnya.
Namun sebagian masih terkendala persoalan teknis, terutama terkait luas lahan dan bangunan yang telah berdiri di atasnya, sehingga perlu dicarikan, alternatif lokasi bersama Agrinas, dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun, Rita Juli Tambunan, menyampaikan, bahwa dari 104 titik lahan yang diusulkan, baru 11 titik saja, yang memenuhi,syarat untuk dibangun.
Selebihnya, masih terkendala berbagai persoalan, mulai dari adanya bangunan aktif, luas lahan yang belum memenuhi ketentuan minimal, hingga masalah administrasi, khususnya lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Rita menambahkan, kriteria lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan gerai KDKMP antara lain, memiliki bukti kepemilikan yang sah, luas minimal 1.000 meter persegi, memiliki koordinat yang jelas, tersedia ruang parkir, tanah siap bangun, aman dari potensi bencana, serta berada di lokasi strategis, dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas), di tingkat kecamatan.
Ia meminta camat dan perangkatnya aktif turun ke lapangan, untuk memeriksa kesiapan lahan dan kelengkapan dokumen dengan melibatkan ahli waris, serta saksi.
Mixnon Simamora, juga menyoroti persoalan lahan HGU, yang masih menjadi kendala utama, Pemkab Simalungun, kata dia, akan mengambil langkah tegas dalam tiga bulan ke depan, termasuk mengundang pimpinan PTPN, untuk membahas peluang kerja sama melalui nota kesepahaman atau mencari alternatif, lahan lain jika tidak memungkinkan.
Kita sadar, pembangunan gerai KDKMP bukan pekerjaan mudah, namun, dengan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan BUMN, kita tetap optimistis program ini dapat berjalan sesuai target, ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain perwakilan Polres Simalungun, para Danramil se-Kabupaten Simalungun, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD di lingkungan Pemkab Simalungun, serta para Camat se-Kabupaten Simalungun.
(Donny)
