.png)
Palembang | SatuDetik -- Yayasan Batang Hari Sembilan Palembang Dugaan penerbitan sertifikat hak milik ilegal oleh mantan Kepala BPN Kota Palembang, yang kini menjabat di Muara Enim.
SMKN 1 Gelumbang, Muara Enim Dugaan penyimpangan dana BOS dan DAK Penugasan 2024, termasuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium tidak sesuai spesifikasi serta praktik jual beli seragam siswa baru.
“Kami kecewa, laporan sudah lama masuk tapi tak ada kejelasan. Jika aparat Hukum diam, Kami akan membawa kasus ini ke KPK,”Ketusnya
Dalam pernyataan resminya, ” Kami dari LASKAR SUMSEL menegaskan lima tuntutan kepada Kejati Sumsel:
1.Segera menindaklanjuti seluruh laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat.
2.Menolak segala bentuk pembiaran dan tebang pilih dalam penegakan hukum.
3.Menuntut transparansi dan profesionalisme aparat hukum.
4..Berkomitmen mengawal setiap proses hukum hingga tuntas.
5.Menggagas Sumatera Selatan yang bersih, transparan, dan bermartabat.
” Kami berharap kepada Kejaksaan Tinggi agar Menindaklanjuti dalam kerja 100 harinya,"tandas Mukri.
Dalam kesempatan itu juga Koordinator aksi sekaligus Direktur LASKAR Sumsel Jacklyn, juga mengatakan dalam wawancaranya Jacklyn menjelaskan,"Laskar Sumsel hari ini membawa 4 Tuntutannya :
Yang pertama,
terkait adanya dugaan korupsi di dinas PUPR muaratara, di mana ada 37 paket yang ada di dinas PUPR dengan nilai kerugian 7,51 miliar, menurut laporan dan analisa kami serta pengumpulan data diduga kerugian tersebut sampai hari ini belum di tindaklanjuti.
Yang kedua kami juga menyampaikan laporan terkait Dinas kesehatan Ogan Komering Ilir di sana ada 33 paket sistem paket ini adalah paket pengadaan air provider pengadaan solar panel pengadaan obat- obatan pengadaan komputer dan pengadaan alat DNA.
di sana juga sampai hari ini belum tuntas dan belum dikembalikan ke KAS daerah,
menurut Jacklyn hal tersebut akan disampaikan ke kejaksaan Sumatera Selatan.
Yang ketiga terkait sekretariat DPRD Daerah provinsi Sumatera Selatan di mana Di sana ada pengadaan distribusi majalah dan tabloid dinilainya cukup signifikan yaitu 1,56 miliar padahal kalau menggunakan jasa-jasa yang lain seperti Tiki, post dan lain-lain.
itu cuman hanya puluhan juta, sementara nilai yang dikeluarkan itu lumayan sampai 1,5 milyar lebih .
maka kami menduga ini merupakan perbuatan korupsi sehingga kami perlu menyampaikan laporan secara signifikan dan kami sampaikan secara terbuka .
Yang ke-4 kami mempertanyakan laporan-laporan kami yang sudah masuk baik itu terkait yayasan Batanghari sembilan dan SMK negeri 1 gelumbang sampai hari ini progresnya tidak ada sama sekali, maka hari ini kami hadir untuk mempertanyakannya.
"Disini kami tidak akan berhenti mempertanyakan masalah ini sampai permasalahan yang telah kami sampaikan ini ada kejelasannya, karena kami percaya dengan kepemimpinan Kejati yang baru ini dan kami berharap ini bisa dituntaskan.
jika memang ini tidak bisa dilanjutkan keluarkan surat pemberhentian penyelidikannya , kalau memang ini memenuhi bukti lanjutkan itu yang kami harapkan, karena laskar Sumsel ini sebuah organisasi yang konsen terhadap kejadian-kejadian apapun yang ada di Sumatera Selatan.
Dari Kejati sendiri tadi sudah menyampaikan kepada kami bahwa minggu depan mereka akan memberikan jawaban katanya, untuk itu Laskar Sumsel berharap mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan harapan kita semua kalaupun nanti tidak sesuai kemungkinan kita akan melakukan adu data nantinya"tutup Jacklyn.
Dari pihak Kejati sendiri menanggapi Aksi tersebut dan di sambut oleh Burnia selaku Jaksa Fungsional Intelejen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menegaskan ,”Dari pihak Kejati saya mewakili dan berterima kasih kepada kawan kawan massa aksi yang telah menyampaikan laporannya dan untuk itu pasti akan kami Tindak lanjuti yang belum tersampaikan,
kami berharap teman-teman Bersabar dan mungkin Masih dalam Proses , dan buat Laporan yang baru silahkan bawa ke PTSP dan,” Saya berharap teman-teman harus bersabar,”pungkasnya.
(Tm/fey)
