.png)
Mulai 1 Agustus 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang siantar resmi, melarang aktivitas berjualan di sepanjang trotoar depan kantor DPRD, Kota Pematang siantar hingga kawasan Lapangan Adam Malik, Larangan ini diberlakukan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban umum, di Pusat Kota Pematang Siantar.
Pelaksana tugas (Plt) Kasat Pol PP Pematang Siantar, Farhan Zamzamy, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1992, tentang wajib bersih lingkungan, keindahan, dan ketertiban umum.
Surat larangan sudah kami sampaikan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), mereka tidak diperbolehkan berjualan di trotoar maupun area tanah lapang umum, ujar Farhan saat dikonfirmasi, Kamis 31/7/2025.
Farhan juga menegaskan bahwa larangan tidak hanya berlaku untuk aktivitas berjualan, tetapi juga mencakup larangan menyimpan atau meletakkan barang dagangan, di sepanjang trotoar maupun, bahu jalan.
Mulai besok, 1 Agustus, kami akan melakukan pengawasan ketat, katanya.
Jika larangan ini tidak diindahkan, Satpol PP akan menindak tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami akan melakukan tindakan penertiban sesuai aturan dan perundang-undangan, ucapnya.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini, salah satu warga, Setiawan, menyatakan keraguan terhadap efektivitas penertiban ini, mengingat permasalahan PK, sudah berlangsung lama dan sering kali sulit, diselesaikan.
Lagi-lagi selalu terbentur nanti dengan segala, sejumlah alasan, ujarnya sambil tersenyum.
(Donny)
