.png)
Wakil Bupati (Wabup) Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati Anton Achmad Saragih, bersama Ketua DPRD, Sugiarto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Produk Hukum Daerah 2025.
Kegiatan ini diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 26–28 Agustus 2025, di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Rakornas yang mengangkat tema, Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita, resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),
Tito Karnavian.
Dalam berbagai hal, Mendagri menekankan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen utama, untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperbaiki iklim investasi, di seluruh wilayah Indonesia.
Acara diikuti lebih dari 5.000 peserta dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, mereka terdiri dari gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan DPRD, biro hukum pemerintah daerah, hingga perwakilan pelaku usaha.
Hadir pula utusan menteri terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Agenda rakornas mencakup penandatanganan nota kesepahaman, antara Kemendagri dan Kemenkumham, panel diskusi lintas kementerian, hingga pemberian penghargaan bagi daerah, dengan indeks pemahaman tinggi dalam pembentukan, produk hukum.
Selain itu, penyelenggara juga menghadirkan UMKM & Ekonomi Kreatif Expo, sebagai sarana promosi produk unggulan daerah, lengkap dengan pertunjukan budaya, khas Sultra.
Wabup Benny menegaskan bahwa produk hukum daerah berperan penting, dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, untuk memperoleh masukan, pengalaman, dan best practice, dari daerah lain dalam menyusun regulasi yang efektif serta selaras dengan kebijakan nasional, ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Mediaonline, Selasa 27/8/2025.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi langsung rakornas terhadap Kota Kendari. Ribuan peserta yang hadir disebutnya memberikan kontribusi signifikan, bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pariwisata lokal.
Keikutsertaan Pemkab Simalungun, dalam forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kepastian hukum, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong iklim investasi, yang berlandaskan hukum berkeadilan.
(Donny)
