.png)
Www.satudetik.asia | Muba – 09/08/2025 - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Pol. (Purn) Dra. Agus Andrianto, S.H., M.H., menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan hingga proses hukum bagi pegawai yang terlibat tindak pidana. Menurutnya, pegawai yang melakukan kejahatan menandakan sudah tidak memiliki niat untuk bekerja secara profesional di instansi pemerintah.
“Proses hukum akan kami tempuh jika kejahatannya berat. Sudah, yang seperti itu kita pecat saja. Sudah tidak ada niat jadi pegawai,” tegas Menteri Imipas dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, @agusandrianto.id, pada Jumat (8/8/2025).
Agus juga menekankan pentingnya integritas dan kinerja para pegawai. Ia menyatakan bahwa jika tidak mampu berprestasi, setidaknya jangan sampai membuat masalah atau mencoreng nama baik institusi.
“Saya mohon, untuk institusi yang kita miliki bersama ini, kalau tidak bisa berprestasi, tolong jangan buat masalah. Ingatkan seluruh anggota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dirinya tidak akan pernah lelah mengingatkan hal tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imipas dan jajarannya.
“Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan rekan-rekan semua,” tambahnya.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornis) Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025, pada Senin (4/8). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Imigrasi.
“Saya menyoroti tantangan penyalahgunaan visa oleh WNA, serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas Imigrasi. Saya sudah perintahkan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Agus juga menyinggung berbagai persoalan di sektor pemasyarakatan. Ia meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) diperkuat dan sanksi tegas diberlakukan bagi petugas yang melanggar aturan.
“Untuk sektor pemasyarakatan, saya menekankan pemberantasan narkoba dan praktik-praktik ilegal dari dalam lapas. Pengawasan harus diperkuat, dan sanksi tegas diberikan terhadap pelanggaran disiplin, baik oleh petugas maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP),” pungkasnya.
(Rizki Singgih /rilish)
