.png)
Ketidak beresan Dugaan dalam proses seleksi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kabupaten Simalungun terus mencuat.
Salah satu anggota DPRD Simalungun, Andre Andika Sinaga, mengungkap sejumlah temuan janggal, dari hasil survei lapangan, yang dilakukannya bersama tim.
Kepada wartawan online, Kamis 31/7/2025, Andre Andika Sinaga, menjelaskan bahwa usulan pembentukan panitia khusus (pansus), DPRD berawal dari berbagai pengaduan masyarakat, dan hasil investigasi langsung,di lapangan.
Ada pengaduan dari para pemerhati, tata kelola pemerintahan, sebelum kami merekomendasikan pansus, kami juga, sudah melakukan survei dan menghimpun, data di lapangan tersebut, ujarnya.
INFO :
Baca
DPRD Simalungun Usulkan Pansus untuk Usut, Dugaan Penyimpangan Rekrutmen PPPK 2024.
Nama-nama Misterius, Lolos Seleksi PPPK.
Andre menyebutkan salah satu kejanggalan terbesar, adalah munculnya nama-nama, dalam daftar izin PPPK, yang tidak pernah terlihat bekerja di instansi terkait.
Misalnya, seseorang tidak pernah muncul di Dinas A, tapi namanya masuk di data, ini seperti data siluman.
Sementara yang benar-benar sudah lama bekerja (mengabdi), justru tidak terakomodasi, ujarnya.
Temuan ini disebutnya sebagai indikasi keberadaan, “data siluman”, dalam proses seleksi.
Selain itu, Andre juga menyoroti adanya peserta, yang diduga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024, padahal sesuai aturan, pencalegan menjamin seseorang menjanjikan diri dari instansi, manapun.
Pemilu baru setahun lalu, kalau mencaleg, seharusnya status kepegawaiannya, sudah gugur, tapi namanya malah muncul di data PPPK, Ini patut dipertanyakan lagi, katanya.
Guru Fiktif dan Ketidak adilan dalam Seleksi tersebut.
Temuan lain adalah adanya peserta, yang diloloskan sebagai guru di sebuah sekolah, padahal sebelumnya tidak pernah terdaftar, sebagai tenaga pendidik.
Indikasinya banyak data yang tidak sesuai, ini menimbulkan ketidak adilan, karena orang yang tidak seharusnya lolos, kok justru mendapat hak PPPK, sementara yang layak malah tersingkir, tutur Andre.
Usulan Pembentukan Pansus DPRD Simalungun.
Dengan berbagai temuan tersebut, DPRD Simalungun mendesak agar panitia khusus (pansus), segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam rekrutmen PPPK.
Sebelumnya, sebanyak 11 anggota DPRD Kabupaten Simalungun, telah mengajukan usulan resmi pembentukan pansus kepada Ketua DPRD Simalungun, menyusul kekhawatiran masyarakat dan pengamat terhadap transparansi proses seleksi ASN, tersebut.
Pansus diharapkan mampu menggali informasi secara menyeluruh dan objektif, demi menjamin integritas dan keadilan, dalam sistem cakupan PPPK, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun tersebut.
(Donny)
