.png)
Penambangan yang diduga ilegal ini disebut-sebut dikelola oleh seorang warga keturunan Tionghoa yang akrab disapa "Tacik.Dugaan pelanggaran tidak hanya soal legalitas tambang, tetapi juga terkait lokasi yang melanggar batas koordinat resmi dan bahkan mengambil tanah yang merupakan aset negara yaitu kawasan hutan, Probolinggo (30/07/25)
Ketika awak media menghimpun Informasi dari warga setempat dan sumber investigasi media menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait lainnya.
Masyarakat mencurigai adanya keterlibatan beberapa oknum dalam kegiatan ini. Pasalnya, area yang seharusnya dijaga ketat sebagai kawasan hutan produksi justru diacak-acak untuk aktivitas komersial tambang yang tidak jelas izinnya.
"Kalau bukan ada permainan orang dalam, mana mungkin bisa ngambil tanah hutan seenaknya begitu. Ini jelas-jelas merusak lingkungan dan merugikan negara," ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Lebih jauh, sumber lain yaitu Ketua DPP LSM King Gagak Hitam juga mengungkapkan bahwa tambang ini kuat ,saya sudah bersurat beberapa kali mulai dari kementrian kehutanan,Gakkum LHK hingga APH dan juga Kejaksaan,saya menduga ini menjadi ladang keuntungan bagi oknum-oknum di balik institusi penegak hukum. Hal ini menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa penegakan hukum sengaja dibuat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.ujar Samsul Huda
Selain masalah legalitas dan lingkungan, aktivitas tambang yang dikelola oleh Tacik juga diduga kuat tidak mengantongi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Hal ini memicu kekhawatiran warga, sebab lalu lintas kendaraan tambang kerap mengganggu aktivitas harian warga serta memperparah kondisi jalan yang sudah rusak.
Menurut warga, pelaku tambang yang sering dipanggil Tacik tersebut sebelumnya juga pernah melakukan penambangan di sekitar jalan raya. Namun, setelah mengeruk hasil tambang, area tersebut ditinggalkan tanpa dilakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan.
“Dulu dekat jalan raya sini dia nambang juga, nggak pernah ada reklamasi. Bekas galiannya dibiarkan jadi kubangan dan semak. Sekarang pindah tempat, malah tambah berani ambil tanah hutan. Terus sampai kapan masyarakat harus diam?” ungkap seorang warga dengan nada geram.
Melihat kondisi ini, warga dan aktivis lingkungan mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Jika memang tidak mengantongi izin, maka tambang tersebut harus ditutup dan para pelakunya ditindak sesuai hukum.
“Saya berharap penegak hukum berani mengambil sikapjustru jjadi. Kalau negara kalah dengan mafia tambang, maka rakyat akan terus dirugikan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini sudah masuk ranah pidana dan perusakan lingkungan,” tegas Ketua LSM King Gagak Hitam
Kegiatan tambang ilegal yang berlangsung terang-terangan tanpa ada pengawasan yang ketat, mencerminkan lemahnya kontrol negara terhadap sumber daya alam. Bila benar ada keterlibatan oknum APH dan oknum beberapa instansi terkait,maka ini menjadi bukti bahwa korupsi dan pembiaran masih mengakar kuat di sektor pengelolaan tambang.
Warga berharap media dan publik terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
