masukkan script iklan disini
JAKARTA, 1detik.asia - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama,"kata Gus Ipul, sapaan akrabnya,
Gus Ipul mengatakan,"Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja. Gus Ipul kepada awak media pada, Sabtu (3/5/2025).
Ia mengatakan,"Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang.
Program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan. Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan,tidak ada unsur paksaan.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan, seperti bansos, masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
Gus Ipul mengatakan,“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya. "Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya.
Gus Ipul mengatakan,"Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil. Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi pada Selasa (29/4/2025).
.jpg)