 |
| Diduga desa tidak membangun sama sekali. |
Pasuruan | 1detik.info-Belum adanya gerak gerik pembangunan di desa penunggul kecamatan nguling kabupaten pasuruan di sepanjang tahun 2024 menjadi pertanyaan tersendiri ditengah masyarakat.
"Iya Pak, di desa penunggul ini sejak kepala desanya tersandung kasus korupsi dana desa (DD) hingga kini pemerintahan desa di pegang sekretaris desa. " Tapi ya itu, saya kira akan ada perubahan yang lebih baik. Malah di sepanjang tahun 2024 ini tidak tampak sekali adanya pembangunan di desa penunggul. "Ini karena dananya belum cair atau di alihkan ke kegiatan lain, tapi ya masak di desa tidak membangun sana sekali. Apa fungsi ada pemerintahan desa dan kecamatan. Ungkap salah seorang pemuda desa setempat seolah mempertanyakan peran pemerintahan desa hingga camat saat dikonfirmasi media ini.
Menanggapi keluhan masyarakat atas belum adanya gerak pembangunan disepanjang tahun 2024 di desa penunggul. Suyut, pelaksana tugas (plt) kepala desa sekaligus sekretaris desa penunggul dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa didesanya memang belum ada pembangunan di tahun 2024 ini. "Maaf untuk pembangunan di 2024 masih belum. Balasnya via whatsapp. tanpa menjelaskan kendala tidak adanya pembangunan di 2024 di desa penunggul kecamatan nguling.
"Harusnya Bimbingan Tehnis yang diperuntukkan oleh kepala desa dengan anggaran yang tidak sedikit dan sudah dilakukan berulang kali bisa mempercepat selesainya hal yang bersifat administratif dan teknis.Sehingga pada periode berikutnya dana desa ataupun anggaran dana desa bisa cepat cair tepat waktunya.
Hal ini disampaikan Zainal arifin, ketua Rameng perjuangan rakyat anti korupsi (Tamperak) Pasuruan.Pihaknya berharap Pj.bupati pasuruan saat ini yang notabebe pejabat fungsional dari pemerintah propinsi Jawa Timur bisa mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk mengajak desa-desa lebih reaktif dalam pelaksanaan pembangunan tepat waktu, pelaporan keuangan desa.sehingga lebih partisipatif, akuntable dan proporsional serta transparan pada masyarakat.
“Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini sangat penting demi keberlangsungan pembangunan di desa. Bimtek juga harusnya bisa berpengaruh pada cepatnya LPKD dan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran yang besar untuk Bimtek tidak sedikit jadi harus imbang dan sesuai peruntukkanya,” jelas Zainal
(Red / Tim)
.jpg)
