masukkan script iklan disini
Jakarta,1 detik.Info -
Pengusaha dan para pekerja saat ini dipusingkan dengan potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini memang Tapera tengah menjadi jadi kontroversi panas sejak beberapa hari terakhir.
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) rame di perbincangan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dengan berlakuknya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memaksa perusahaan memotong gaji para pekerja.
Dijelaskan, bahwa iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditetapkan pemerintah sebesar 3% rinciannya 2,5% dan ditanggung pekerja dan 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja.
Kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat tersebut menambah daftar potongan gaji yang diterima pada karyawan. Mengingat gaji pekerja di Indonesia sudah terpotong untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Sehingga penolakan tak hanya datang dari masyarakat luas yang menjadi pekerja. Namun banyak dari kalangan pengusaha juga keberatan jika harus ikut menanggung iuran wajib tersebut.
Diketahui , pengelolaan Tapera sendiripun berada di bawah BP Tapera. Dulunya, badan ini bernama Bapertarum yang hanya mengelola dana perumahan para PNS.
Dikutip laman resminya, pengurus Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sendiri terdiri dari komite dan komisioner. Untuk posisi komite diisi beberapa pejabat negara ex officio menteri, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lainnya adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan sebagian diisi profesional.
Sementara petinggi lainnya dalam struktur organisasi BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ialah komisioner dan deputi komisioner. Yang mana Komisioner Tapera saat ini adalah Heru Pudyo Nugroho yang tercatat merupakan pejabat eselon Kementerian Keuangan.
Gaji para Komite BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.
Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2023,di sebutkan," Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.
Insentif juga didapatkan oleh Komisioner Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam Pasal 3, besaran honorarium tertinggi adalah Komite Tapera unsur profesional sebesar Rp 43,34 juta.
Kemudian anggota dengan posisi Ketua Komite Tapera yang jabatannya ex efficio dari unsur menteri sebesar Rp 32,5 juta. Sementara menteri lainnya yang menjabat ex efficio di BP Tapera berhak atas honor sebesar Rp 29,25 juta per bulannya.
Besaran tersebut baru menghitung honorarium saja, artinya komite juga masih mendapatkan penghasilan berupa insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya dikutip dari kompas.com
Untuk tunjangan yang diterima pengurus BP Tapera antara lain Tunjangan Hari Raya (THR) yang nominalnya satu kali honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi, dan tunjangan tunjangan lainnya.
"Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan," tulis Pasal 2 ayat (2).
Rame di media sosia salah satunya pengguna X yang dulunya tweeer #KataNalar @Zaeffendy mengatakan BPJS “Disesuaikan” (kelas 3 dihapus)
PPN Naik ke 12%
UKT Naik (publik protes keras, ditunda setahun)
Pertalite dihapus
TDL Naik
LPG (akan) Naik
Sembako Naik
Rakyat harus bayar Tapera 3% gaji
Semua demi Utang Naik …?
Kredit Tapera tidak bisa dinikmati mereka yang bergaji di atas 8 juta, tapi wajib iuran 3% dari gaji.
Kelas menengah kena beban potongan pajak, tapera, serta iuran 2 bpjs, tapi tidak bisa kredit rumah?
Nilai tabungan setelah pensiun relatif kecil.
Kemudian mendapat 157 komentar 1,8 ribu retweet 2,7 ribu suka.
(Reporter/swjn).
.jpg)
