Jakarta,1detik.info-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2), membahas ekonomi makro, RAPBN 2025.Bahkan, katanya program makan siang dan susu gratis dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025. Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen."Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran."Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.Namun, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024."Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024. Artinya, Prabowo-Gibran belum tentu menang meski hasil hitung cepat menyatakan paslon ini unggul.Seolah menyadari hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang Bendahara Negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025."Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya.Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU."Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.Lantas, wajarkan program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran masuk ke RAPBN 2025?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai pembahasan program capres di RAPBN 2025 sebenarnya tidak biasa. Namun, bukan berarti hal itu tak diperbolehkan.Ia menduga program Prabowo dimasukan dalam RAPBN 2025 meski belum resmi terpilih karena memang didukung Jokowi. Jika yang unggul bukanlah capres yang didukung Istana, bisa saja pemerintah tak memberikan ruang untuk program presiden terpilih di dalam RAPBN 2025."Tapi kebetulan presiden terpilih, minimal versi real count KPU yang masih dalam perhitungan, adalah paslon yang memang didukung oleh presiden incumbent dan dianggap sebagai keberlanjutan dari pemerintahan hari ini, maka tak ada salahnya juga langsung dikaitkan antara kebijakan-kebijakan dari kedua pihak di dalam RAPBN 2025," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Namun, ia mengingatkan sampai hari ini program-program Prabowo belum benar-benar diakomodasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meskipun program makan siang gratis ramai dibicarakan masuk RAPBN 2025, nyatanya Sri Mulyani belum memberikan kepastian fiskal atas itu.Memang, kata Ronny, secara ideal pemenang Pilpres baru bisa sepenuhnya mengutak-atik anggaran negara pada APBN perubahan (APBN-P) 2025. Perombakan itu bisa dilakukan presiden terpilih sekitar pertengahan tahun depan.Jika dicermati, idealnya penyusunan RAPBN 2025 ada di tangan pemerintahan hari ini. Tapi, secara faktual, anggaran tersebut nantinya justru akan dibelanjakan oleh pemerintahan yang baru. Pasalnya, per 20 Oktober 2024, presiden terpilih sudah resmi memimpin negeri ini.Karena itulah, imbuh Ronny, diperlukan kompromi dan penyesuaian jika Jokowi memang mau mengakomodasi program-program Prabowo-Gibran. Dengan begitu, pemerintahan yang baru bisa bekerja lebih cepat tanpa harus menunggu APBNP di pertengahan tahun depan."Semuanya akan kembali ke Presiden Jokowi. Jika mau mengakomodasi tak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa," ujarnya.Kalaupun makan siang gratis masuk baru dimasukkan dalam APBN-P 2025 juga menurutnya tidak akan merepotkan penyusunan anggaran. Yang menyulitkan justru kalau anggaran untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu tak tersedia."Soal repot atau tidak, saya kira sama saja, mau diadakan di RAPBN atau APBN-P, sama saja, karena tergantung ada atau tidak anggarannya. Yang repot, kalau pemerintah dan DPR tak menemukan sumber dananya atau tak bersepakat soal sumber dananya. Nah, itu baru repot," sambungnya.Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai APBN.Secara total, makan siang gratis butuh duit Rp450 triliun per tahun jika dilaksanakan secara penuh, yakni menyasar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pembahasan program capres pada RAPBN 2025 tidak bijak.Menurutnya, pembahasan spesifik program capres sebaiknya dilakukan usai ada pengumuman dari KPU. Keputusan KPU harus tetap dihormati meski suara Prabowo-Gibran memang unggul dari hasil hitung sementara."Ideal dan lebih bijak, diskusi mengenai program pemerintah baru dalam RAPBN 2025 masuk ke ruang publik setelah pengumuman resmi dari KPU," kata Yusuf.Yusuf juga menilai presiden terpilih sebaiknya mengutak-atik anggaran lewat APBN-P di pertengahan tahun depan. Selain itu, realokasi anggaran pun bisa dilakukan."Selain dari proses APBN-P, sebenarnya pemerintah bisa melakukan dengan cara realokasi anggaran, seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya," ucap Yusuf.Ia juga mengatakan anggaran untuk program makan siang gratis tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu ada proses check and balance dalam meninjau program tersebut."Di lima tahun ke depan, proses politik dari APBN-P tiap tahunnya diharapkan bisa memastikan apakah program, output serta outcome dalam jangka pendek bisa berjalan dan terpantau,"katanya.
Sumber : CNN Indonesia
.jpg)
