Tangkapan layar Youtube KPK RI
1Detik.Com- Prabowo Subianto Capres no urut 02, mengungkapkan bakal menaikkan gaji pejabat publik jika terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres yang dilaksanakan 14 februari mendatang sekaligus sebagai upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Prabowo menyebut upaya semacam itu adalah pendekatan sistemik dan realisme.
Dia menjelaskan pemberian gaji besar ini diperuntukan bagi pejabat publik yang mengatur porsi anggaran yang besar.
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus secara realistis, mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar," ujarnya dalam acara Paku Integritas Capres-Cawapres dan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Prabowo pun mencontohkan hakim agung di negara-negara maju yang disebutnya dijamin agar jabatan tersebut diembannya seumur hidup.
Kemudian, sambungnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) di negara-negara maju adalah pejabat negara yang memiliki gaji tertinggi ketimbang pejabat lainnya.
"Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali," tuturnya.
Tak hanya hakim, Prabowo juga menginginkan agar pejabat negara lain seperti menteri hingga Dirjen turut menerima gaji besar.
Dia tidak mau gaji pejabat negara jauh lebih kecil ketimbang pejabat di perusahaan swasta.
"Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, sekarang jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran trilunan."
"Ini saya kira mendekatinya harus secara realistis, ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, tingkatkan gaji semua pejabat dan penyelenggara negara," ujarnya.
Prabowo mengklaim ketika gaji pejabat publik dinaikan, maka APBN tetap mampu untuk mengatasinya.
Dia mengungkapkan, jika hal tersebut terealisasi, maka penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi dapat dilakukan.
Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango sebelumnya menjelaskan bahwa acara Paku Integritas, bukan lah sebuah debat atau adu program pemberantasan korupsi antar pasangan calon (paslon).
Namun, dalam acara ini, KPK akan menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para kandidat peserta pilpres 2024.
"Formatnya tidak dalam bentuk debat, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).
"Forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujarnya lagi.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh tiga paslon yaitu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimiin Iskandar; capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan capres cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Editor: (A.Senda)
Sumber: Youtube KPK RI
.jpg)
