.png)
Fakfak.1Detik.Online-
Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran.
Ternyata penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite pada sejumlah pertamini di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat menyalahi aturan alias ilegal.
Hal tersebut di sampaikan Kepala Pertamina Fakfak, Tri Hartono di ruang kerjanya, rabu (4/10) kemarin.
"Kalau pertamini-pertamini itu ilegal" sebutnya.
Hartono menyebut penjualan BBM pertalite di Pom Mini ilegal, pasalnya harga jualnya tidak sesuai dengan kebijakan BBM satu harga yang diterapkan pemerintah.
Harga pertalite yang di tetapkan pemerintah sebesar Rp.10 ribu/liter, tapi nyatanya yang di temui di masyarakat justru dijual para pengecer dengan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
"BBM satu harga, mau harga di fakfak ini, sampai harga di kokas, sampai harga di tomage, sampai harga di karas sana tetap satu harga. Ini kan tidak. Masalahnya ini BBM bersubsidi yang mereka jual di pinggir-pinggir jalan. Sudah bukan satu harga lagi. Walaupun masih dalam areal kota." ujarnya.
Banyaknya penjualan BBM eceran di Kabupaten Fakfak, membuat laki-laki yang telah dua tahun menjabat kepala pertamina Fakfak ini, bertanya-tanya dari mana para pengecer tersebut memperoleh BBM bersubsidi. Sebab menurut dia, Pertamina hanya menyalurkan BBM bersubsidi melalui lembaga penyalur berdasarkan jatah yang sudah di tetapkan.
Dia mencurigai adanya penyalur nakal yang tidak menyalurkan BBM sesuai peruntukannya. BBM bersubsidi diduga malah disalurkan kepada para pengecer demi meraup untuk besar.
Disisi lain, dia mengakui kalau pengawasan penyaluran BBM bersubsidi belum maksimal dilakukan. Olehnya itu, dia mengharapkan ketegasan Pemerintah Daerah agar penyaluran BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.
Di ketahui, BBM bersubsidi jenis Pertalite ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah kebawah, pengusaha kecil dan masyarakat kurang mampu dengan standar harga yang sudah di tetapkan pemerintah. (Ar)
