1Detik.online - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menilai, wacana koalisi besar Prabowo-Ganjar yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi, menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Karena itu, wajar Cak Imin menyatakan sikap tegasnya, jika skema Prabowo-Ganjar kian matang, maka Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang telah disemai Gerindra-PKB akan bubar.
"Skema Prabowo-Ganjar yang diasumsikan didukung oleh PDIP dan Gerindra, secara tidak langsung akan kembali menegasikan kontribusi Partai Islam," kata Umam kepada Tribunnews, Jumat (17/3/2023).
Umam menambahkan, secara tidak langsung, gabungan PDIP dan Gerindra meneguhkan dominasi kekuatan politik nasionalis dan memaksa partai-partai Islam menjadi 'makmum', pengikut, atau sekadar penggembira dalam koalisi politik pencapresan.
"Dalam konteks yang lebih spesifik, suara pemilih Nahdliyyin hanya dijadikan sebagai rebutan saja, sedangkan mesin politik Nahdliyyin seolah tidak diberikan peran memadai dalam ruang kompetisi kepemimpinan nasional," ucapnya.
Dalam konteks ini, Umam menyebut, PKB yang merupakan partai berbasis Ormas Islam dengan kekuatan suara terbesar hasil Pemilu 2019 lalu, sekitar 10 persen, seolah akan 'dipaksa' untuk kesekian kalinya oleh kekuatan politik tertentu, untuk mengalah dan mundur menjadi kontestasi Pilpres.
Di Pilpres 2019 lalu, setelah proposal Cak Imin untuk menjadi Cawapres Jokowi bertepuk sebelah tangan, PKB hampir membentuk koalisi bersama partai lain untuk mengusung Gatot Nurmantyo-Muhaimin.
Namun rencana koalisi itu terpaksa digagalkan karena Cak Imin berada di bawah tekanan kekuatan tertentu, yang mengancam dengan politisasi instrumen hukum, untuk menghentikan dan mendisiplinkan manuver politik Ketum PKB saat itu.
"Kini, ikhtiar PKB untuk maju dalam kontestasi Pilpres juga tengah dibayang-bayangi oleh tekanan serupa, yang akan memaksa PKB untuk 'tunduk pada perintah kekuasaan'," ucap Umam.
Sumber : Tribunnews.com
.jpg)
