MALILI — Di balik keindahan taman kota dan bersihnya halaman rumah jabatan para pejabat di Kabupaten Luwu Timur, tersimpan kisah pilu dan jeritan hati dari para pahlawan kebersihan yang menggantungkan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Di tengah himpitan ekonomi yang kian menghimpit, hak-hak mendasar para petugas kebersihan ini justru diabaikan.
Hal ini terungkap setelah perwakilan LSM Lira, Iwan, menerima langsung keluhan dari para pekerja kebersihan yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut akan ancaman intimidasi atau kehilangan pekerjaan.
Keresahan utama yang disuarakan para pekerja adalah tidak aktifnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka selama beberapa bulan terakhir. Akibat kelalaian atau kendala administratif ini, ratusan petugas kebersihan harus mengelus dada ketika rekan-rekan seprofesi di tempat lain ramai-ramai menikmati Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu.
Saat dikonfirmasi ke kantor, para pekerja hanya mendapatkan jawaban klise agar bersabar menunggu proses pengaktifan kembali secara serentak. Padahal, jaminan sosial tersebut merupakan hak mutlak bagi pekerja lapangan yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi.
Ironisnya, di tengah beratnya beban kerja mulai dari menyapu jalanan protokol, membersihkan parit-parit kotor, hingga merawat fasilitas publik upah yang diterima para pekerja masih berada di bawah standar layak, yakni di bawah angka Rp2 juta per bulan.
Para pekerja mengungkapkan bahwa penghasilan tersebut habis tergerus untuk kebutuhan harian dan operasional kerja, seperti membeli bensin kendaraan yang mencapai sekitar Rp500 ribu per bulan. Dengan gaji bersih yang tersisa sangat minim, mereka kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga.
"Bayangkan, sebelum fajar merekah saat orang-orang masih tidur, mereka sudah berangkat menyapu dan memungut kotoran di parit-parit. Namun sangat disayangkan jika mereka masih diberikan upah di bawah angka Rp2 juta," ungkap Iwan dengan nada geram.
Para pekerja juga menyoroti janji-janji manis pemerintah daerah yang kerap menjanjikan kenaikan gaji secara bertahap. Namun, janji tinggal janji selama bertahun-tahun penantian, kenaikan tersebut tak pernah terealisasi secara merata dan terus diulur-ulur. Tidak hanya itu, persoalan upah lembur (overtime) saat petugas harus turun dalam siaga 24 jam atau kegiatan khusus juga kerap mengalami keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan.
Menanggapi carut-marut ini, LSM Lira mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur untuk tidak tutup mata. Iwan menegaskan bahwa jika pemerintah daerah bersikap pasif dan terus memelihara kebijakan yang merugikan ini, maka kesejahteraan buruh di Luwu Timur hanya menjadi slogan kosong.
Publik kini menanti langkah nyata dari Bupati dan instansi terkait Luwu Timur untuk segera merespons jeritan para pejuang kebersihan kota yang selama ini telah mendedikasikan tenaga mereka demi kenyamanan daerah.
.png)

