.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Munculnya pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian dari tokoh masyarakat, Herman alias Popay. Ia mengingatkan agar setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip jurnalistik, khususnya akurasi, verifikasi, dan keberimbangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman sebagai respons atas beredarnya pemberitaan yang mengangkat dugaan "jatah pupuk subsidi petani Nyalindung beralih ke pengusaha dengan harga jual mencapai Rp150 ribu per sak."
Menurut Herman, klarifikasi yang disampaikannya bukan untuk membela ataupun menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar persoalan yang menyangkut kebutuhan petani tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.
"Saya menyampaikan klarifikasi ini bukan untuk membenarkan atau menyalahkan siapa pun. Saya hanya berharap pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan fakta dan hasil konfirmasi dari berbagai pihak," ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus dibuktikan melalui data, fakta lapangan, serta proses konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkaitan. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Herman menjelaskan, dalam persoalan pupuk subsidi terdapat beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung, mulai dari petani sebagai penerima manfaat, kios atau pengecer resmi, distributor, hingga instansi pemerintah yang membidangi pengawasan dan penyaluran pupuk.
"Kalau ada persoalan pupuk subsidi, jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak. Petani harus dikonfirmasi, pengecer juga harus diberikan ruang untuk menjelaskan, kemudian distributor maupun instansi terkait juga perlu dimintai keterangan. Dengan begitu pemberitaannya benar-benar berimbang," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemberitaan yang belum melalui proses verifikasi secara menyeluruh berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan petani maupun merugikan pengecer resmi yang selama ini menjalankan tugas sesuai ketentuan pemerintah.
Menurut Herman, apabila memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam distribusi pupuk subsidi, maka hal tersebut harus diungkap secara transparan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan dugaan atau informasi sepihak.
"Kita sama-sama membantu petani. Tetapi jangan sampai karena sebuah pemberitaan yang belum diklarifikasi secara menyeluruh, petani menjadi resah dan pengecer yang menjalankan tugasnya sesuai aturan justru ikut dirugikan. Kalau memang ada pelanggaran, silakan dibuka berdasarkan fakta dan data," katanya.
Herman juga berharap media massa tetap konsisten menerapkan prinsip cover both sides dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Menurutnya, memberikan ruang hak jawab maupun klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan merupakan bagian penting dari etika jurnalistik dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap media.
"Intinya sederhana, berita harus benar. Kalau ada dugaan, ya tuliskan sebagai dugaan dan lakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut. Jangan sampai hanya satu sumber yang dijadikan dasar. Kita ingin pemberitaan yang objektif, bukan pemberitaan yang justru menimbulkan persoalan baru," pungkas Herman alias Popay.
Di akhir keterangannya, Herman menegaskan bahwa tujuan utama dari penyampaian klarifikasi tersebut adalah memastikan distribusi pupuk bersubsidi benar-benar berpihak kepada petani, sekaligus melindungi pihak-pihak yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dari pemberitaan yang belum terverifikasi secara menyeluruh. Ia berharap setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara transparan, berdasarkan fakta, data, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat, adil, dan berimbang.
