.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat, bentang alam yang kaya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga peluang investasi yang terus berkembang, daerah ini dinilai memiliki modal kuat untuk mewujudkan kemandirian fiskal.
Namun di balik potensi tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp842.296.862.064 atau sekitar 18,5 persen dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp4,549 triliun.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya, yang menilai pemerintah daerah perlu melakukan berbagai terobosan strategis guna meningkatkan kemampuan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, mengatakan besarnya potensi Kabupaten Sukabumi seharusnya mampu dikonversi menjadi sumber-sumber pendapatan baru yang legal, produktif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
"Sebagai daerah dengan luas wilayah lebih dari 4.100 kilometer persegi serta memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Kabupaten Sukabumi seharusnya memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan PAD. Ini tentu membutuhkan inovasi kebijakan, bukan sekadar mengandalkan pola lama," ujarnya.
Berdasarkan struktur APBD 2025, target PAD Kabupaten Sukabumi terdiri dari:
Pajak Daerah sebesar Rp443,65 miliar;
Retribusi Daerah sebesar Rp374,14 miliar;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11,20 miliar;
Lain-lain PAD yang Sah sekitar Rp13,29 miliar.
Sementara itu, lebih dari 80 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai skema transfer lainnya.
Menurut Lutfi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Meski bukan kondisi yang sepenuhnya salah, ketergantungan tersebut perlu dikurangi secara bertahap melalui peningkatan PAD.
Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah sekitar 4.157 kilometer persegi yang mencakup 47 kecamatan, 381 desa dan enam kelurahan. Daerah ini juga memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Barat serta berbagai destinasi wisata unggulan seperti Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Ujung Genteng, Pantai Palabuhanratu, Curug Cikaso, Situ Gunung, hingga kawasan wisata alam pegunungan.
Selain sektor pariwisata, Kabupaten Sukabumi juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap maupun budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Namun demikian, menurut JWI, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi optimal terhadap kas daerah.
"Potensi ekonomi Kabupaten Sukabumi sebenarnya sangat besar. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan penerimaan daerah," kata Lutfi.
JWI Sukabumi Raya menilai terdapat beberapa faktor yang selama ini menjadi tantangan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi.
Di antaranya, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor-sektor tersebut memang menjadi penopang ekonomi masyarakat, tetapi secara karakteristik menghasilkan penerimaan pajak daerah yang relatif lebih kecil dibanding kawasan industri maupun perdagangan.
Selain itu, Kabupaten Sukabumi hingga kini belum memiliki kawasan industri besar yang mampu menjadi motor penerimaan pajak daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak parkir maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di sektor pariwisata, berbagai destinasi unggulan dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, investasi, promosi serta tata kelola yang terintegrasi agar mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD.
Menurut Lutfi Yahya, peningkatan PAD tidak dapat dilakukan hanya dengan menaikkan target pajak maupun retribusi. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki tata kelola melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
Ia menilai digitalisasi akan meningkatkan transparansi, mempersempit ruang kebocoran penerimaan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.
Selain itu, aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif juga perlu dioptimalkan melalui kerja sama pemanfaatan yang profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Optimalisasi aset daerah, kemudahan investasi, pelayanan perizinan yang cepat, serta digitalisasi sistem pajak dan retribusi harus berjalan bersamaan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan PAD ikut terdongkrak," jelasnya.
Di sisi lain, JWI memahami bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Luas wilayah serta penyebaran penduduk yang mencapai sekitar 2,9 juta jiwa mengharuskan pemerintah menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik hingga pelosok daerah dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar.
Karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Lutfi menegaskan, kritik dan analisis yang disampaikan JWI bukan bertujuan menyudutkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang lebih progresif.
"Ini bukan menyalahkan pemerintah daerah. Kami justru ingin memberikan masukan konstruktif agar Kabupaten Sukabumi memiliki kemampuan fiskal yang semakin mandiri, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," tegasnya.
DPD JWI Sukabumi Raya berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menyusun peta jalan (roadmap) peningkatan PAD yang terukur, disertai target jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan keterbukaan arah kebijakan fiskal, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan potensi daerah secara objektif, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
