.png)
 |
| Fungsi trotoar yang hilang di sudut Kota Semarang |
SEMARANG - Sebuah video pendek yang membandingkan ketertiban ruang publik antara Jawa Timur dan Kota Semarang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video tersebut, seorang konten kreator melontarkan kritik terhadap lemahnya penertiban di Semarang.
Dalam ucapannya, kreator tersebut mengatakan, "kalo pengen bebas ya ke Semarang aja, di Semarang bebas mau jualan dan parkir di trotoar ga masalah, banyak median jalan digunakan untuk parkir dan jualan."
Pernyataan tersebut dimaknai sebagai kritik bahwa penegakan peraturan terkait fungsi trotoar dan median jalan di Kota Semarang dinilai masih lambat dan terkesan ada pembiaran.
Gambaran di Lapangan
Kritik tersebut mendapat perhatian karena dinilai relevan dengan kondisi yang masih ditemui di beberapa titik. Salah satunya seperti yang terekam pada foto warga pada Jum'at pagi, 17 Juli 2026 pukul 07.58 WIB di Jl. Jenderal Sudirman No. 124, Cabean, Kecamatan Semarang Barat.
Dalam foto tersebut tampak sebuah mobil parkir di atas trotoar, di depan ruko, sehingga pejalan kaki tidak bisa memanfaatkan trotoar secara optimal. Di sekitar lokasi juga terlihat sepeda motor terparkir di bahu jalan dan aktivitas niaga yang mepet ke ruang pejalan kaki.
Kondisi seperti ini memang kerap dikeluhkan warga, karena trotoar seharusnya menjadi hak pejalan kaki dan median jalan memiliki fungsi keselamatan dan estetika kota, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
Perbandingan dengan Kota Lain
Di sisi lain, sejumlah kota di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir memang gencar melakukan penertiban PKL di trotoar, penataan parkir, dan sterilisasi median jalan. Langkah tersebut yang kemudian menjadi pembanding dalam video viral tersebut.
Pengamat tata kota menilai, penertiban di kota besar memang memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi ada tuntutan menegakkan aturan agar kota tertib, asri dan nyaman, di sisi lain ada faktor ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari berdagang di ruang publik. Karena itu, penertiban yang humanis, konsisten dan disertai solusi relokasi sering kali menjadi kunci.
Harapan Warga dan Ruang Konfirmasi
Inti dari kritik dalam video tersebut, menurut warganet yang membagikan ulang, bukanlah untuk menjelekkan Semarang, melainkan harapan konstruktif agar Pemerintah Kota Semarang dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Harapannya, Pemkot Semarang melalui Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kecamatan dapat mencontoh praktik baik penertiban di kota-kota lain, sehingga Semarang bisa menjadi kota yang lebih asri, nyaman dan indah bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait di Pemerintah Kota Semarang untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait video viral tersebut serta agenda penertiban trotoar dan median jalan ke depan.
Prinsip pemberitaan berimbang tetap mengedepankan hak jawab. Kritik ini dipandang sebagai masukan publik agar penataan kota bisa berjalan seiring antara ketegasan aturan dan perlindungan ekonomi warga. (Dony W)
