Direktur RS Pelabuhan : Keselamatan Pasien Proriatas, Tapi Edukasi Soal " Emergency " Perlu Ditingkatkan
PALEMBANG,- 1detik.asia
Pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat terkait administrasi yang dinilai menghambat penanganan pasien darurat mencuat dalam Reses Masa Sidang VI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan TA 2026.
Kegiatan reses itu digelar di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, kawasan Bom Baru, Rabu 8/7/2026. Hadir Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang, manajemen RS Pelabuhan, dan warga sekitar.
*"Keselamatan Dulu, Administrasi Belakangan"*
Dalam dialog, warga mengeluhkan masih adanya anggapan bahwa pasien gawat darurat harus menyelesaikan urusan administrasi dulu sebelum ditangani. Mulai dari urusan BPJS, KTP, hingga uang muka.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumsel *H. Nopianto* menegaskan bahwa nyawa pasien harus jadi prioritas utama.
“Keselamatan pasien adalah yang paling utama. Setelah kondisi pasien stabil, barulah administrasi dapat diselesaikan bersama pihak keluarga,” tegas Nopianto.
Ia mencontohkan pasien kecelakaan lalu lintas dan serangan jantung. Menurutnya, pasien seperti ini harus langsung ditangani tim medis tanpa menunggu berkas administrasi lengkap.
Nopianto mengaku keluhan serupa sering ia terima. Masyarakat menilai beberapa rumah sakit masih mengedepankan urusan administrasi dibanding sisi kemanusiaan.
Ia juga berbagi pengalaman pribadi saat mendampingi orang tuanya yang terkena serangan jantung pada 2009. Saat itu proses administrasi sempat jadi perhatian sebelum penanganan medis diberikan.
“Pengalaman itu yang membuat saya mendorong agar pelayanan darurat terus dievaluasi agar tidak terulang lagi,” katanya.
*Sosialisasikan Program Berkat*
Pada kesempatan yang sama, Nopianto mengajak masyarakat memanfaatkan Program *Berkat (Berobat Pakai KTP)* dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Program ini memberi akses layanan kesehatan bagi warga yang belum punya BPJS aktif. Cukup tunjukkan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
“Program ini sangat membantu masyarakat. Tapi sosialisasinya masih perlu diperluas agar manfaatnya benar-benar diketahui warga,” ujarnya.
*Pihak RS: Patuhi SOP, Tapi Keselamatan Tetap Utama*
Direktur RS Pelabuhan Palembang *dr. Prijo Wahjuana, MARS*, menjelaskan rumah sakit tetap menjalankan pelayanan sesuai regulasi dan SOP penanganan pasien gawat darurat.
Ia mengakui masih sering terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan tenaga kesehatan soal definisi "kondisi emergency".
Karena itu, RS Pelabuhan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami mekanisme pelayanan sesuai standar medis.
Meski begitu, ia memastikan keselamatan pasien tetap nomor satu.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pasien emergency dan terbuka menerima kritik maupun masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan,” katanya.
*Aspirasi Akan Diteruskan*
Menutup dialog, Nopianto menyatakan semua aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan ke pihak terkait untuk jadi bahan evaluasi.
Ia berharap ke depan pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan bisa lebih cepat, humanis, dan mengutamakan keselamatan pasien.
“Administrasi memang penting, tetapi jangan sampai menghambat tindakan penyelamatan jiwa. Itu yang menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Agung
.png)

