.png)
Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun, dari sektor pariwisata mulai digarap secara serius.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbud parekraft) Simalungun, tengah mengkaji penetapan retribusi masuk kawasan wisata di Tanoh Habonaron Do Bona, dengan potensi penerimaan mencapai miliaran rupiah, per tahun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disbud parekraft Simalungun, Franky Purba, saat mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Simalungun, Rabu 4/2/2026, di ruang Badan Anggaran (Banggar).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Bernhard Damanik, didampingi Wakil Ketua Pansus Abdul Razak Siregar, serta Wakil Ketua DPRD Simalungun,Samrin Girsang.
Franky mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mendata 27 lokasi wisata yang aktif.
Dari jumlah tersebut, kunjungan wisatawan diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang per tahun,
Jika diberlakukan retribusi sebesar Rp2.000 per pengunjung, potensi PAD yang dapat diraih diperkirakan lebih dari Rp3 miliar.
Angka ini, belum termasuk lonjakan kunjungan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, jika dihitung, potensinya bisa bertambah sekitar seperempatnya, ujar Franky.
Sebagai langkah awal, Disbud parekraft akan menjalin kerja sama, melalui nota kesepahaman (MoU), dengan para pengelola objek wisata.
Berdasarkan hasil survei lapangan, mayoritas pengelola menyatakan kesediaannya diberlakukan retribusi, dengan catatan adanya kontribusi pemerintah berupa penyediaan sarana dan prasarana mau pun pelatihan bagi Kelompok, Sadar Wisata.
Dengan kondisi anggaran tersebut, yang sedang dalam masa efisiensi dan tahun berjalan, belum semua kebutuhan bisa dipenuhi.
Namun melalui kerja sama lintas OPD, hal tersebut memungkinkan, MoU menjadi solusi paling realistis saat ini, ujarnya.
Franky menambahkan, penerapan retribusi resmi justru memberi kepastian hukum bagi pengelola, dengan karcis yang dikeluarkan pemerintah, pungutan menjadi legal, ucapnya.
Ketua Pansus PAD DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, menilai jumlah 27 objek wisata, yang terdata masih sangat minim.
Ia mendorong, Disbud parekraft untuk melakukan pendataan menyeluruh, khususnya di kawasan strategis seperti Parapat, Tigaras, serta destinasi wisata, yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
Kalau baru 27 lokasi, itu masih terlalu sedikit. Semua potensi wisata harus dicatatkan, Retribusi sudah sangat layak diterapkan, dengan catatan ada pelayanan dari pemerintah, kata Bernhard Damanik.
(Donny)
