.png)
Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR dan Penyerapan Bulog untuk Petani Jagung
Banyuasin –1detik.asia
Dalam upaya strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menggelar rapat koordinasi dengan berbagai lembaga kunci, Jumat (6/2/2026). Rakor yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini bertujuan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan, dari hulu hingga hilir.
Rapat yang dipimpin Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring ini, menjadi momentum konsolidasi. Hal ini menyusul keberhasilan Indonesia mencatatkan tahun tanpa impor jagung untuk pakan ternak pada 2025.
"Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," tegas Brigjen Langgeng.
Polri mengambil peran ganda: sebagai fasilitator permodalan dan pelindung harga. Di sisi **hulu**, Polri menjembatani kelompok tani (Poktan) jagung mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difasilitasi Himbara. Implementasinya telah berjalan, seperti di Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani mendapat kredit untuk menanam dan memperluas lahan.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, mengungkapkan kesiapan penyaluran dana. "BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafon senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung," paparnya.
Di sisi **hilir**, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memberikan perlindungan dengan menjaga stabilitas harga. Untuk memutus rantai tengkulak yang sering membeli dengan harga rendah, Polri menjalin sinergi dengan Perum Bulog. Bulog akan menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih baik, berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Brigjen Langgeng Purnomo menjelaskan, "Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong harga pembelian mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog."
Penyerapan oleh Bulog tahun 2026 ditargetkan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga patokan Rp 6.400 per kilogram, sesuai surat dinas internal Bulog.
Program komprehensif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional dan mengembangkan lahan tidur, tetapi juga membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani dapat mengelola usaha dengan lebih baik, membayar kredit tepat waktu, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi multi-pihak ini, Polri berharap dapat terus memperkuat kemandirian pangan nasional dan mensejahterakan petani jagung di seluruh Indonesia. ( Humas Polres Banyuasin / Agung)
