Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat utusan Adat, Wilson Hegemur, yang juga merupakan Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) DPR Kabupaten Fakfak jalur Otonomi Khusus (Otsus), memberikan kritikan pedas terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak, yang dinilai lamban dalam merespon usulan penambahan anggaran Pemilihan DPRK.
Pasalnya, usulan tambahan anggaran senilai RP. 900 juta melalui Badan Kesbangpol Fakfak guna membiayai kebutuhan panitia musyawarah di 5 daerah pengangkatan (Dapeng) belum kunjung direspon Pemkab melalui Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Saya selaku Wakil Ketua Pansel dan juga sebagai anggota MRP yang ditugaskan melakukan supervisi memastikan semua proses ini berjalan dengan lancar. Kalau tidak sanggup, saya minta Sekda laporkan ke Provinsi bahwa tidak sanggup atau saya yang laporkan." ujar Wilson kepada Wartawan di Kantor Badan Kesbangpol Fakfak, selasa (30/7) siang.
"Sebagai anggota MRP, saya tadi mendampingi teman-teman Pansel bertemu Sekda. Kami minta segera selesaikan urusan ini. Saya coba dalami kendalanya, ternyata teman-teman dari Kesbangpol sudah mengajukan anggaran yang nilainya sekitar 900 juta. Hanya terkendala di Tim anggaran eksekutif (TAPD) belum melakukan rapat membahas pengajuan dari Kesbangpol."imbuhnya.
Keterlambatan pembahasan usulan tambahan anggaran tersebut, kata Wilson, dapat berdampak pada timeline tahapan Pemilihan DPRK yang mesti rampung di bulan September 2024.
"Setelah usulan itu dibahas di TAPD kan diserahkan ke inspektorat untuk dilakukan reviuw dokumen. Setelah dinyatakan ok baru diajukan ke DPRD. Kalau DPRD posisi sudah mendukung karena sudah ada rapat dengar pendapat dengan Kesbangpol, dan lembaga-lembaga kultur. Saya ikuti semua proses itu. Arahan Kemendagri melalui Dirjen Otda, DPRK sudah harus rampung di bulan September dan bulan Oktober akan ikut dilantik dengan anggota DPRD hasil pemilu legislatif."tuturnya.
Meskipun demikian, Dia mengatakan, hasil pertemuan dengan Sekda, Sulaiman Uswanas, telah mendapat respon positif untuk segera dibahas.
"Pak Sekda sampaikan bahwa besok ada rapat eksekutif membahas dokumen-dokumen anggaran termasuk di dalamnya untuk DPR otsus. Kita menyambut positif tindakan cepat dari Sekda. Kita berharap ini betul-betul dilaksanakan." ungkapnya.
Memperhatikan deadline tahapan, Dirinya berharap, awal Agustus proses musyawarah di tingkat Dapeng sudah dapat dilaksanakan.
"Kita berharap bulan Agustus ini beberapa Dapeng sudah jalan. Kalau bisa sebelum tanggal 17 agustus." tandasnya. (Ar)
.jpg)
