Diduga Adanya Tindak Pidana Korupsi, Di anggaran Tunjangan Belanja Rumah Tangga Di DPRD BU

masukkan script iklan disini

Detik Satu - Terkait tunjangan rumah Dinas unsur pimpinan DPRD tahun 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat Penampung Aspirasi dan Komunikasi Antar Rakyat (LSM-PAKAR), dalam waktu dekat ini akan membuat laporan resmi ke kejaksaan Tinggi (KEJATI) Bengkulu dalam dugaan korupsi di sekretariat dan unsur DPRD dalam Tunjangan Anggaran rumah dinas unsur DPRD Bengkulu Utara

Ketua Umum LSM PAKAR Bengkulu Suheri ketika di wawancarai media di kediamannya senin 20 Februari 2024, Menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat ini akan membuat laporan secara resmi ke KEJATI Bengkulu, atas Dugaan adanya korupsi di unsur DPRD bengkulu Utara dalam Dana Anggaran Pembelanjaan tunjangan rumah dinas

“terdapat ada nya dugaan unsur korupsi di unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara, untuk Tunjangan rumah dinas yang jarang di tempati tapi anggaran belanjanya perbulan mencapai angka 30 jutaan”, Jelas Suheri 

Besaran Tunjangan untuk rumah Dinas tersebut tercantum dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Bengkulu Utara tahun 2023

“Besaran tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD serta Unsur DPRD bervariasi” ujar Suheri

Jika ternyata dari hasil pulbaket dan pul data ada hal-hal yang menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi kerugian keuangan negara atau daerah, maka saya minta harus diusut tuntas oleh pihak penegak hukum tegas suheri (***)