Fakfak.1Detik.Online-
Ketentuan pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan, Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak menggunakan haknya untuk memilih.
Tugas TNI saat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) adalah membantu Polri dalam menjaga keamanan pelaksanaan pemilu. Karenanya, mereka (TNI-Polri-red) dituntut bersikap netral.
Terkait hal tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap, SE.,M.Tr(Han).,CGCAE, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, kepada awak media menjelaskan arahan Panglima TNI, agar bersikap netral dalam perhelatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, 14 Februari 2024 mendatang.
"Terkait TNI, sudah jelas arahannya, sudah jelas garisnya yaitu melaksanakan netralitas. Netral artinya berdiri di tengah-tengah. Secara jelasnya, kami sudah diarahkan oleh pimpinan bahwa netralitas itu tidak boleh memihak".ujar Jenderal Bintang Dua ini kepada awak media usai meninjau pameran ketrampilan Persit Kartika Candra Kirana Cabang XIV Kodim 1803 dan Koorcabrem 182 PD XVIII/Kasuari di Makodim 1803 Fakfak, rabu (24/1) malam.
Guna memastikan TNI netral maka, segala fasilitas TNI tidak boleh digunakan dalam mendukung aktifitas peserta pemilu termasuk, jika ada keluarga TNI yang terlibat sebagai Calon Anggota Legislatif. Bahkan untuk membahas para kontestan pemilu pun, kata Dia, tidak diperbolehkan apalagi di ruang publik.
Dia meminta masyarakat untuk mengadukan ke pos pengaduan jika menemukan adanya anggota TNI yang melanggar.
"Dari semuanya itu, bagi yang melanggar ada hukumannya, ada sanksinya. Tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Nah kalau masyarakat ada yang melihat anggota TNI tidak netral, laporkan ke Sub Den POM".tegasnya.
Selain bicara netralitas, Dia juga memastikan, TNI membantu kelancaran penyelenggara pemilu dalam menyukseskan tahapan Pemilu 2024.
"Tahun 2024 ini tahun politik. Bukan hanya KPU atau Bawaslu saja yang melaksanakan, tetapi seluruh masyarakat termasuk TNI membantu kelancaran pemilu". ujar Suami dari Vera Ilyas Alamsyah ini.
Menyinggung soal partisipasi pemilih pada pemilu, Pangdam mengatakan, mendukung target KPU dan Bawaslu yakni 82 persen partisipasi pemilih. Dukungan terhadap target KPU dan Bawaslu tersebut, dirinya meminta keluarga besar TNI yang mempunyai hak pilih agar menggunakan haknya pada pemilu 14 Februari. (Ar)
.jpg)
