Fakfak.1Detik.Online-
Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis pertalite di Kabupaten Fakfak Papua Barat, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Tak dapat di bendung, tak terhitung jumlahnya. Potret menarik antara pengecer yang menjamur dimana-mana, dengan antrian panjang kendaraan setiap harinya di SPBU jalan Ahmad Yani, Kelurahan Fakfak Utara. Miris, BBM langka di SPBU tetapi mudah di temui di sepanjang jalan Kota Fakfak yang di jual para pengecer.
Fatalnya lagi, BBM subsidi jenis pertalite ini, dijual dengan harga yang cukup fantastis. Tak tanggung-tanggung, pengecer berani mematok harga hingga capai Rp. 16.000; per liter. Presentasi kenaikan, 60 persen dari harga yang ditetapkan Pemerintah yakni Rp.10.000 per liter.
Padahal, BBM subsidi yang diberikan pemerintah, dimaksudkan agar dapat membantu masyarakat kurang mampu, kelompok nelayan, maupun kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan kebijakan BBM subsidi tersebut didukung program BBM satu harga yang di cetus Presiden Jokowi untuk daerah 3T.
Salah satu pemilik pertamini kepada media ini mengakui, menjual BBM bersubsidi dengan harga kisaran Rp.15. 000 - Rp.16.000 per liter.
"Kadang 15 ribu, kadang 16 ribu per liter. Kita hanya membantu orang. Dorang (mereka-red) pikir dari pada antri di SPBU lama lebih baik disini" ujar L pemilik Pertamini yang mengaku belum mengantongi izin usaha itu.
"Kita sudah pernah ke perizinan urus izin resmi, tapi katanya tidak bisa jadi ya kita jual saja" ujarnya lagi.
Salah satu pengendara roda dua, Eky mengaku, sempat kaget dengan harga eceran tersebut, namun karena kebutuhan mendesak, dan juga antrian di SPBU yang menghabiskan waktu lama, akhirnya dengan terpaksa membeli, meskipun harga terlampau mahal.
Meski demikian, tak ada upaya apapun dilakukan Pihak PT. Pertamina fuel terminal Fakfak, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap permasalahan tersebut.
Manajer PT. Pertamina Fuel Terminal Fakfak, Tri Hartono beberapa waktu lalu kepada awak media beralasan, kalau kekurangan jumlah personil berdampak pada pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Fakfak.
"Pegawai kami disini hanya tiga orang pak jadi memang agak sulit untuk melakukan pengawasan" kilahnya.
Dirinya bahkan meminta Pemkab Fakfak melalui OPD terkait, agar melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut. (*)
.jpg)
