 |
MENTAWAI| 1 detik. online -
Guna mencegah potensi pelanggaran tindak pidana pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten kepulauan Mentawai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan video Converensi (Vidcom), direncanakan berlangsung selama dua hari 10- 11 November 2023, di Aula Hotel Bunda House, Jalan Raya Tuapejat km 6 Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Jumat (10/11/2023).
Turut hadir dalam kegiatan Rakor ini yakni, Kordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Tulus Chandra Simanungkalit, sekaligus resmi membuka acara kegiatan Rapat Koordinasi, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat (Parmas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal), (HP2H) Bawaslu kabupaten kepulauan, Nasrullah Siritoitet, S.Pd, Koordinator Analis SDM Bawaslu kabupaten kepulauan Mentawai, Mansyur, S.Pd, Gakumdu Polres Kepulauan Mentawai dan Panwaslucam se Kabupaten kepulauan Mentawai.
Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai, Perius Sabagallet, S.Kom, melalui Kordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Tulus Chandra Simanungkalit, menyampaikan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, dimaksimalkan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana di tahapan-tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
"Panwaslucam se kabupaten kepulauan Mentawai diharapkan agar dapat berkolaborasi bersama Polsek, Koramil dan stakeholder di wilayah masing-masing", ucap Kordiv PPPS Bawaslu kabupaten kepulauan Mentawai, Tulus Chandra, dalam amanatnya di acara Rakor, Jumat (10/11/2023).
Bahwa berdasarkan pertimbangan
Lanjut dia, sesuai undang-undang pemilu nomor 7 Tahun 2017 perlu melakukan pengawas pemilihan umum yang berintegritas, fropesional, netral, adil tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum supaya hasil pemilu itu benar-benar pemimpin bangsa
Rakor ini juga merupakan mengawali silaturahmi yang baik supaya pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan Demokratis
“Nah, maka melalui rakor ini terbangun pemahaman yang sama, persepsi yang sama dalam hal pengawasan pemilu", jelas Tulus Chandra
Sementara itu, melalui Video Converensi Gokma Toni Parlindungan S, SH, MH, dalam kesempatan itu menyampaikan, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
"Bahwasanya telah pinal putusan MK untuk calon presiden dan wakil presiden boleh dibawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat kepala daerah", tambah Gokma Toni Parlindungan
Ia juga menyampaikan, pengawasan kerawanan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, kepada peserta pemilu supaya dapat melakukan pencegahan pelanggaran, harapnya.
"Sebagai pengawas pemilu supaya menjaga kualitas Pemilu dan mengajak masyarakat untuk mengambil peranan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu", ucap Gokma Toni Parlindungan, mengakhiri vidcom nya . (*/s/jb)
.jpg)
