Sukabumi - 1detik asia
Melalui Reses ke-2 Tahun Sidang 2025, yang di gelar di Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Gerindra, Hera Iskandar. SE, menegaskan dalam resesnya kali ini mengambil tema kesehatan. Hal tersebut di jelaskannya pada awak media mengingat pentingnya jaminan kesehatan untuk masyarakat. Rabu (7/05/2025).
Mengingat pentingnya jaminan kesehatan untuk masyarakat tersebut, sehingga mendorong ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar.SE, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Sukabumi, terlihat turut hadir dalam reses tersebut Dirut RS. Primaya Hospital Sukabumi.
"Kenapa kali ini kami menggelar Reses dengan tema Kesehatan, mengingat masyarakat sekarang sangat kesulitan karena tidak adanya UHC, Universal Health Coverage," ujarnya.
Menurut Hera, UHC bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial, baik itu dari rumah sakit swasta atau pemerintah.
"Maka dari itu kami mengundang dalam Reses kali ini Dirut RS. Primaya Hospital Sukabumi, untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bagai mana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, terutama bagi penyakit - penyakit yang menjadi tren di masyarakat kali ini seperti, jantung, strok dan lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut Hera Iskandar menegaskan tidak ada alasan penolakan bagi pasien darurat yang masuk rumah sakit pemerintah mengingat tujuan utamanya memberikan pelayanan, pengobatan dan pertolongan kepada pasien bukan mencari ke untungan, adapun rumah sakit pemerintah mendapatkan keuntungan agar berkelanjutan sitemabel untuk membiayai pelayanan kesehatan.
Sejauh ini Ia pun banyak menerima laporan-laporan masyarakat mengenai isu kesehatan, masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit, maka itu dalam Reses kali ini Hera Iskandar mencoba mengangkat isu- isu tentang kesehatan dan bagai mana solusi terbaik untuk masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan yang baik, tutupnya.
